Recent Post By Lable
New Post
Rss
Thursday, March 7, 2013
Pertumbuhan Ekonomi tidak Mampu Mengatasi Kemiskinan
oleh: Ust. Hidayatullah Muttaqin
Tingkat kemiskinan di Indonesia menurut BPS pada tahun 2002 mencapai 38,5 juta jiwa, atau bertambah sebesar 1,4 juta jiwa dari tahun 2001. Tetapi data Bank Dunia berdasarkan standar internasional 2 dollar AS per hari (sekitar Rp 17.000) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 110 juta jiwa atau 53% dari seluruh penduduk.
Menyikapi jumlah kemiskinan tersebut, Menko Perekonomian Dorodjatun Kontjoro-jakti dalam sebuah diskusi yang bertajuk “Terbebas dari Kemiskinan” menyatakan: “Pemerintah perlu melakukan empat langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.” Keempat langkah tersebut adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemusatan kebijakan sosial ekonomi, dan penyesuaian kebijakan pengurangan kemiskinan sesuai dengan kondisi daerah.[1]
Dari keempat langkah tersebut, nampak sekali Dorodjatun menitikberatkan pengentasan kemiskinan pada aspek pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dikutip Gatra.com, menurut Dorodjatun untuk menyerap pencari kerja pertama (fresh graduate) sebesar 2,5 juta jiwa dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 7%.
Memang untuk mengentaskan kemiskinan salah satu pra syaratnya adalah mengurangi pengangguran dan menyerap angkatan kerja baru dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hanya saja apakah mungkin penyediaan lapangan kerja dapat dilakukan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi? Atau apakah ada korelasi langsung pengurangan kemiskinan yang disertai distribusi kekayaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi? Dengan kata lain dapatkah pertumbuhan ekonomi sebagai problem solving untuk perekonomian?
Habiskan Anggaran Sistem Kebut Semalam
Setiap tahun perilaku menghabiskan anggaran dalam waktu singkat di penghujung tahun ini selalu berulang.
Menghabiskan anggaran di akhir tahun sepertinya sudah menjadi rutinitas tahunan di Indonesia. Ketika serapan anggaran masih relatif minim, dengan sistem kebut semalam (SKS), serapan menjadi begitu cepat, terutama menjelang akhir tahun.
Catatan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 terhadap kinerja anggaran kementerian, hingga pertengahan 2012 belum mencapai 50 persen. Bahkan terdapat enam kementerian yang baru menyerap anggarannya kurang dari 20 persen.
Kementerian tersebut adalah Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Kementerian Negara Pemuda dan Olah raga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, serta Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Presentasi : Liberalisasi Pengelolaan Migas
Sistem Ekonomi Kapitalisme telah membuat para pemilik modal merampok dan mengeruk kekayaan migas indonesia..
Negeri yang kaya dengan berbagai hasil alam (minyak,batu bara,emas,dan sebagainya) seperti menjadi anak terlantar di rumah sendiri.
Banyak kekayaan alam di negeri kita yang dikuasai asing (hampir 85%). Sebagai kaum muslimin kita tentu memiliki sudut pandang yang khas terhadap permasalahan ini
Islam sebagai ajaran yang sempurna memiliki konsep pengelolaan SDA yang adil dan bernilai pahala dihadapan Allah SWT
Di bawah ini ada file presentasi liberalisasi migas yang kami rangkum dari berbagai sumber.
silakan download link dibawah ini :
http://www.mediafire.com/view/?kgk9qkk4p68ikxy
Subscribe to:
Comments (Atom)